Realisasi APBN Wilayah Kerja KPPN Bantaeng Semester 1 Tahun 2022

BANTAENG - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng, Moch Fajar Adcha, SE, MM., Menguraikan realisasi KPPN Bantaeng semester 1 Tahun Anggaran 2022. Di kantor KPPN Bantaeng, Jalan Raya Lanto, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin, 11 Juli 2022.

Dia mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui KPPN Bantaeng ke wilayah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto (BBJ) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 hingga 30 Juni 2022 sebesar 525, 64 Miliar dari total pagu sebesar 1, 4 Triliun. 

Baca juga: Banggar DPR RI Sepakati Postur Sementara RAPBN 2022 Rp2.714,2 Triliun

"Ini artinya, progress APBN yang disalurkan telah mencapai 37% secara keseluruhan", Kata Moch Fajar Adcha.

Menurutnya, Belanja yang disalurkan terdiri dari belanja untuk Pemerintah Pusat (Satuan Kerja dibawah Kementerian/Lembaga) sebesar 281, 06 M dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 244, 58 M. 

Baca juga: Dianggarkan 1 Juta Uang Saku Peserta Jamnas Pramuka Torut Tapi Ditagih Kontribusi 6 Juta Perorang

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, terdapat kenaikan belanja senilai 94, 64 M, " Ungkapnya

Berikut Uraian lengkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng, Moch Fajar Adcha, SE, MM.

Baca juga: Ini Arahan Kepala BNPB Percepatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulsel

"Untuk Belanja Pemerintah Pusat, porsi anggaran terbesar yang disalurkan di lingkup wilayah kerja KPPN Bantaeng ada pada Belanja Pegawai. Hal ini disebabkan adanya pembayaran THR,  untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022". 

"Pemberian THR diharapkan dapat menjadi tambahan bantalan bagi ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional". 

Baca juga: Plt. Bupati Muara Enim Serahkan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

"Total Belanja Pegawai yang disalurkan oleh KPPN Bantaeng sd Juni 2022 sebesar 183, 76 M atau 51?ri total pagu. Realisasi terbesar kedua disusul oleh belanja barang yaitu 75, 2 M atau 27, 39?ri total paguyang merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang/jasa dan menjadi salah satu pendongkrak pemulihan kondisi pasca pandemi". 

"Selanjutnya, realisasi Belanja Modal TA 2022 yang meningkat 81, 67% dibanding TA 2021 telah terserap 20% hingga Triwulan II TA 2022. Porsi terbesar Belanja Modal adalah untuk pembangunan Gedung dan Jaringan yang berada pada Satuan Kerja lingkup KPPN Bantaeng". 

Baca juga: Wali Kota Metro, Achmad Pairin, Sampaikan Raperda Tentang Perubahan APBD 2020

"Dari 14 Kementerian dan Lembaga Negara yang memiliki instansi vertikal di wilayah kerja KPPN Bantaeng, pagu anggaran paling banyak berada pada Kementerian Agama. Instansi vertikal yang berada pada Kementerian Agama terdiri dari sekolah-sekolah/satuan pendidikan seperti MTsN dan MAN. Data juga menunjukkan bahwa penyerapan tertinggi Satuan Kerja di masing-masing Kabupaten berada pada Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama, yakni MAN Bantaeng,  MTsN 7 Bulukumba, serta Kementerian Agama Jeneponto". 

"Selain untuk operasional perkantoran, anggaran di Kementerian Agama juga digunakan untuk pembangunan Gedung KUA serta Asrama Haji yang dibangun sesuai dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat". 

"Anggaran ini dapat memberikan dampak tidak langsung untuk ekonomi melalui belanja rumah tangga yang bersumber dari Belanja Pegawai, belanja pengadaan barang/jasa yang bersumber dari belanja barang, serta belanja komplementer yang bersumber dari Belanja Modal Pekerjaan Fisik". 

"Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, porsi anggaran terbesar berada pada Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). DAK Fisik yang telah disalurkan berjumlah 39, 8M atau 11?ri total pagu, dengan rincian 6, 8 M disalurkan ke Kabupaten Jeneponto, 13, 8 M disalurkan ke Kabupaten Bantaeng,  dan 19, 1 M disalurkan ke Kabupaten Bulukumba". 

"DAK Fisik difokuskan untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan serta peningkatan sinergi dengan belanja Kementerian/Lembaga. Di Kabupaten lingkup wilayah kerja KPPN Bantaeng, DAK Fisik yang telah disalurkan terdiri dari DAK Fisik subbidang Pertanian, Air Minum, Sanitasi, dan Jalan Reguler". 

Baca juga: Kamrussamad: Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara

"Selain DAK Fisik, Dana yang disalurkan ke Daerah melalui KPPN Bantaeng ialah Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan. Untuk Dana Desa, penyaluran dilakukan dengan metode trasnfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa masing-masing. Realisasi Dana Desa yang telah disalurkan mencapai angka 109, 4 M".

"Dana tersebut telah disalurkan ke 109 Desa di Kabupaten Bulukumba, 46 Desa di Kabupaten Bantaeng, dan 82 Desa di Kabupaten Jeneponto". 

"Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa".

"Di lingkup wilayah kerja KPPN Bantaeng, keberhasilan tata kelola dana desa dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri di tiga kabupaten. Yang semula hanya berjumlah 2 desa pada tahun 2021 menjadi 12 desa di tahun 2022".

"Untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan, penyaluran dilakukan melalui transfer dari  Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing sekolah/satuan pendidikan terkait. Sampai dengan Triwulan II 2022, realisasi Dana BOS di satuan pendidikan lingkup  wilayah kerja KPPN Bantaeng sebesar 82, 81 M untuk 1.767 sekolah, sedangkan untuk Dana BOP PAUD sebesar 9, 6 M untuk 767 sekolah, dan dana BOP Kesetaraan sebesar 3, 03 M untuk  44 sekolah".

Baca juga: Fraksi NasDem Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pertahankan Opini WTP

Lebih Lanjut, Moch Fajar Adchamengatakan Dengan tingginya penyerapan belanja sd Triwulan II Tahun 2022, diharapkan penggunaannya dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja di bawah Kementerian/Lembaga, serta meningatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.